Indopride Media Inc - Situasi politik di Kerajaan Roxwood memanas setelah keluarnya Surat Keputusan Kerajaan Roxwood yang menetapkan Jenderal Alvine Gregory sebagai Perdana Menteri Kerajaan Roxwood, sekaligus mengukuhkannya kembali dalam jabatan Prefectus Sheriff. Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Raja Kerajaan Roxwood, Sultan Mangkuasmoro I, pada 28 Oktober 2025.

Dalam surat tersebut, kerajaan menyatakan bahwa langkah ini diambil menyusul adanya Mosi Tidak Percaya terhadap Kabinet Pemerintahan Roxwood oleh Kepala Organisasi Masyarakat dan Dewan Regional. Berdasarkan peninjauan Dewan Keamanan serta para Penasihat Kerajaan, situasi nasional dianggap dalam kondisi darurat yang membutuhkan “langkah kepemimpinan tegas dan stabil”. Surat itu juga menegaskan bahwa Jenderal Alvine Gregory, sebagai Prefectus Sheriff, dinilai menunjukkan loyalitas, keberanian, dan pengabdian tinggi terhadap keamanan dan ketertiban negara. Demi menjamin keberlangsungan pemerintahan serta menjaga stabilitas politik dan militer, Raja menetapkan Jenderal Alvine Gregory sebagai pemimpin pemerintahan dengan kewenangan penuh untuk mengoordinasikan seluruh urusan sipil, politik, dan keamanan nasional.

Namun, keputusan kerajaan tersebut justru memicu gelombang reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk kabinet dan pemuda-pemudi Roxwood. Mereka menilai pengangkatan ini dilakukan tanpa komunikasi dan musyawarah bersama. Menurut Pak Hendy, salah satu perwakilan kabinet, “tidak mengakui perdana menteri baru dari kabinet karena tidak adanya komunikasi sama sekali dari segi pengangkatan. Lalu Pak Alvine-nya saja tidak datang sama sekali ke kantor kabinet,” ujarnya. Sementara itu, Bu Mikayla juga menyoroti isi surat keputusan kerajaan tersebut. “Dalam poin 1 masih tidak percaya terhadap kabinet pemerintahan Roxwood dan banyak yang bilang kabinet tidak kerja. Ini boleh dipertanyakan saja. Kita selalu mengurus apapun yang di Roxwood, entah itu bagian administrasi atau membantu per event, pembuatan acara, dan lain-lain,” ujarnya dengan tegas.

Ia menambahkan, isu “kabinet tidak bekerja” tidak berdasar. “Kalau ditanya orang di RSC tidak ada, makanya gudang RSC pada saat itu kosong karena orang RSC dibawa oleh pendemo. Jadi kalau keluar statement ada anggota kabinet di Balkot, itu betul karena sedang ditugaskan untuk promosi penyebaran brosur program Halojek, jadi di Balkot itu tidak haha hihi saja tapi melakukan penyebaran brosur open recruitment Halojek,” jelasnya. Ketegangan meningkat ketika pihak Punk mengungkap bahwa dalang di balik demonstrasi kemarin adalah Pak Alvine sendiri, yang disebut telah membuat darurat militer untuk mengangkat dirinya menjadi Perdana Menteri secara langsung. Hal ini menimbulkan kemarahan warga dan mendorong pemuda-pemudi Roxwood untuk menuntut kabinet membuat surat ketidakpengakuan terhadap pengangkatan tersebut.

Pihak kabinet menyatakan terharu atas dukungan pemuda-pemudi Roxwood dan berencana menerbitkan surat resmi ketidakpengakuan, yang akan ditandatangani oleh perwakilan pemuda sebagai saksi dan dicetak sebanyak 1.000 lembar untuk disebarkan ke seluruh wilayah Roxwood. Surat ini juga akan ditampilkan secara digital di tablet media kerajaan sebagai bentuk aspirasi rakyat yang tertulis “hitam di atas putih”. Usai rapat tertutup tersebut, perwakilan pemuda keluar dari gedung kabinet dan membacakan isi surat di depan warga, disaksikan langsung oleh pihak kabinet dan sejumlah masyarakat. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai “Gerakan Satu Suara” — simbol persatuan rakyat dan kabinet dalam menuntut keadilan serta transparansi politik di Kerajaan Roxwood.

(Red/Indopride Media Team)
Journalist: Indopride Media Team
Thumbnail: Indopride Media Team
Editor: Indopride Media Team