Indopride Media Inc – Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Asosiasi Pelaut Roxwood di depan Balai Kota, perwakilan dari Dewan Pelabuhan Indonesia (DPI), Pak Nielsen, memberikan keterangan resmi terkait status dan kewenangan atas pelabuhan Roxwood.
Dalam pernyataannya, Pak Nielsen menegaskan bahwa pelabuhan yang berada di wilayah Roxwood saat ini sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab atau kewenangan utama dari Pemerintah Kota Indopride. Seluruh aktivitas pelabuhan, termasuk operasional dan regulasi ketenagakerjaan di sektor pelaut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Roxwood. "Segala urusan terkait pelaut maupun aktivitas pelabuhan kini menjadi wewenang penuh Pemerintah Roxwood. Warga yang ingin bekerja sebagai pelaut diharapkan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas Roxwood," ujar Pak Nielsen.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Indopride tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam persoalan tersebut, termasuk dalam hal retribusi atau regulasi pelaut. Hal ini pun telah disampaikan kepada para pelaut yang melakukan aksi, dan menurut keterangan DPI, para demonstran telah menerima penjelasan tersebut dengan baik.
Menanggapi kemungkinan adanya pelabuhan khusus untuk Kota Indopride di masa depan, Pak Nielsen menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam tahap perencanaan awal dan belum ada kejelasan lebih lanjut terkait realisasi proyek tersebut. “Masih dalam wacana. Belum ada keputusan resmi mengenai pembangunan pelabuhan khusus untuk Indopride. Kami akan informasikan lebih lanjut bila sudah ada kepastian,” tutupnya.
Dengan ini, DPI menekankan pentingnya komunikasi yang jelas antara para pelaut dan pemerintah daerah masing-masing, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan kebingungan di lapangan.
(Red/Don Bosco Heisenberg)
Journalist : Don Bosco, John
Photograhy: Don Bosco
Thumbnail: Don Bosco
Editor: Andra
04 Jun 2025