Indopride Media Inc — Gelombang penolakan terhadap kebijakan kenaikan pajak kian menguat di Kota Indopride. Organisasi masyarakat Sandy Shores secara resmi menyampaikan aspirasi dan hasil koordinasi internal mereka terkait rencana aksi demonstrasi yang dipicu oleh meningkatnya keluhan warga. Kebijakan kenaikan pajak dinilai diterapkan dengan persentase signifikan tanpa diiringi sosialisasi yang transparan, sehingga menimbulkan kebingungan sekaligus kemarahan publik.
Organisasi masyarakat Sandy Shores menegaskan bahwa banyak laporan datang dari berbagai lapisan masyarakat. Warga menilai kenaikan pajak justru memperlebar jurang ketimpangan, karena dampaknya nyaris tidak dirasakan oleh aparatur negara yang penghasilannya bersumber dari pajak, sementara warga sipil di luar instansi pemerintahan harus menanggung beban ekonomi yang semakin berat. Kondisi ini disebut telah memicu keresahan kolektif dan tekanan sosial yang meluas di Indopride.
Sebagai respons atas situasi tersebut, organisasi masyarakat Sandy Shores mengumumkan bahwa rencana aksi demonstrasi telah dipersiapkan secara matang. Aksi ini akan diwujudkan dalam bentuk demonstrasi terbuka dan orasi penyampaian aspirasi warga, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 1 Februari 2026, pukul 20.00 hingga selesai di Balaikota.
Organisasi masyarakat Sandy Shores menegaskan bahwa demonstrasi ini tidak hanya membawa nama organisasi, melainkan menjadi wadah penyaluran suara masyarakat Indopride secara luas. Organisasi masyarakat Sandy Shores secara terbuka mengajak seluruh warga yang terdampak kebijakan kenaikan pajak untuk turun ke jalan, bersatu menyuarakan aspirasi secara damai dan tertib. Mereka menekankan bahwa kehadiran masyarakat merupakan bentuk tekanan moral dan peringatan keras bagi para pembuat kebijakan agar segera membuka ruang dialog, mengevaluasi kebijakan kenaikan pajak, dan mendengar langsung jeritan warga yang terdampak.
(Red/Bahar Supremacy)
Journalist: Bahar, Heen
Thumbnail: Bahar
Editor: Bahar
Kebijakan publik tanpa transparansi adalah bentuk pengabaian terhadap kedaulatan rakyat. Jika kenaikan pajak hanya menambah beban hidup tanpa ada timbal balik layanan yang nyata, wajar jika warga bergerak. Balaikota tidak boleh tuli terhadap suara ini; dialog harus dibuka sebelum keresahan berubah menjadi mosi tidak percaya