Indopride Media Inc -  Kasus penusukan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur di Kanpol Kota Indopride telah menjadi perhatian publik. Kejadian yang berlangsung pada 22 November ini melibatkan tersangka bernama Aliando Turner (AT), yang diduga melakukan penusukan terhadap Bapak Eros. Investigasi awal menemukan barang bukti berupa sidik jari pada kendaraan korban, yang mengarah pada keterlibatan AT. Namun, penyelidikan lebih lanjut justru mengungkap masalah lain yang tidak kalah serius, yakni dugaan pemalsuan identitas pada dokumen resmi.

Tersangka diketahui memiliki KTP dengan tanggal lahir 2023, sebuah hal yang memicu tanda tanya besar karena usia tersebut berada jauh di bawah batas minimal kepemilikan KTP dan terkesan tidak masuk akal. Dugaan bahwa dokumen tersebut palsu atau terjadi kelalaian dalam proses penerbitannya kini menjadi salah satu fokus utama penyelidikan. Dalam catatan kependudukan, AT juga diketahui telah beberapa kali melakukan tindakan kriminal sebelumnya, yang seharusnya memunculkan perhatian lebih awal dari pihak berwenang. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: Apa jika benar bagaimana anak di bawah umur bisa memiliki KTP yang seharusnya melalui proses verifikasi ketat?  

Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pihak Pengadilan Kota Indopride kini sedang mendalami kasus ini untuk menemukan jawaban, termasuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dalam penerbitan dokumen tersebut. Jika benar ada kelalaian, maka ini adalah cermin dari lemahnya sistem pengawasan administrasi kependudukan, yang tak hanya berpotensi meloloskan pemalsuan identitas tetapi juga membahayakan keamanan publik secara keseluruhan.

Selain itu, kasus ini menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengurus prosedur legal terkait pengangkatan anak atau perubahan status kependudukan. Pengurusan kartu keluarga dan dokumen lainnya harus dilakukan melalui jalur hukum yang jelas, melibatkan pengadilan, dan memastikan data yang tercatat sesuai dengan fakta sebenarnya. Dengan langkah ini, risiko penyalahgunaan dokumen seperti yang terjadi dalam kasus ini dapat diminimalkan.

Di sisi lain, keberadaan AT hingga kini masih belum diketahui. Pihak berwenang terus berupaya mencari keberadaan tersangka untuk dimintai keterangan dan menjalani proses hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa apabila benar AT masih berstatus anak di bawah umur  maka penanganan kasus harus mengedepankan prinsip perlindungan anak sesuai dengan norma hukum dan kemanusiaan. Meski demikian kasus ini masih diselidiki lebih lanjut.

Kasus ini juga memunculkan urgensi untuk merancang peraturan khusus terkait penanganan anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Hingga kini, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur proses pengadilan bagi anak di bawah umur, sehingga kasus-kasus seperti ini sering kali menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Dan hingga ditulisnya berita ini belum ada kabar yang memvalidasi apakah benar bahwa Saudara AT memiliki Kartu Kependudukan itu dikarenakan ada salah dalam pencetakan atau ada hal lain yang terjadi sehingga diloloskan dalam pemprosesan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Bagaimana menurut kalian?Tulis dikolom Komentar dibawah ini!

(Red/Jhon) 
Journalist: Jhon & Albert
Thumbnail: Devano
Editor:Jhon