Indopride Media Inc – Polemik terkait pencairan invoice yang dinilai warga masih “dilempar-lempar” tanpa kejelasan akhirnya ditanggapi oleh pihak pemerintah. Dalam penjelasannya, persoalan tersebut bukan disebabkan karena tidak adanya saldo, melainkan karena keterbatasan personel di divisi keuangan. Proses pencairan invoice memang hanya bisa dilakukan oleh divisi terkait demi mengantisipasi adanya kecurangan dalam pengelolaan dana.

Sementara itu, Pemkot bersama Disnaker juga tengah mengimplementasikan sistem baru meski belum resmi dipublikasikan. Sistem lama yang dianggap tidak efektif, seperti penolakan barang ketika kapasitas penuh hingga memicu fluktuasi harga, kini mulai ditinggalkan. Pada masa sebelumnya, sempat pula diterapkan sistem bundling misalnya paket daging dan susu untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Saat ini, kebijakan perlahan diarahkan pada penerapan Kartu Prakerja dengan berbagai kategori yang memiliki keuntungan dan aturan tersendiri. Program ini diharapkan mampu menjaga kestabilan harga barang, mencegah inflasi, serta memberikan kesempatan bagi seluruh warga untuk tetap bisa menjual barang dengan harga yang dipatenkan.

Pak Ertede dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Pemkot telah melakukan riset dan kajian terhadap seluruh sistem Disnaker agar lebih efisien. Ia juga berpesan agar warga tidak terpengaruh isu-isu negatif yang beredar, serta mendorong masyarakat untuk langsung menyampaikan aduan resmi apabila menemukan ketidaksesuaian di lapangan.

(Red/ Arda Mahesa Diningrat)
Journalist :Mahesa,Don,Jhon,Abel,Andra
Photograhy: Lilly
Thumbnail: Lilly