Indopride Media Inc – Pemerintah Kota (Pemkot) secara mendadak menyegel bengkel swasta LVJ, memicu protes keras dari pihak pengelola. Penyegelan ini dinilai tidak transparan karena LVJ mengklaim tidak mendapat sosialisasi dari divisi pembangunan terkait tindakan tersebut.

Menurut pihak LVJ, mereka memang menyadari bahwa ada kelalaian dalam pembayaran pajak, dan mereka siap bertanggung jawab. Namun, mereka mempertanyakan dasar penyegelan tersebut karena surat yang diberikan oleh Pemkot merupakan surat lama dengan nama penanggung jawab usaha yang sudah diganti. “Kami memang ada keterlambatan pajak, tapi surat yang diberikan sudah tidak relevan karena penanggung jawabnya sudah berganti. Bagaimana mungkin mereka menggunakan data lama untuk tindakan seberat ini?” ungkap salah satu perwakilan LVJ.

Pihak Pemkot akhirnya mengakui adanya kesalahan dalam pencatatan data penanggung jawab usaha LVJ setelah melakukan pengecekan ulang. Meski demikian, mereka bersikeras bahwa telah dilakukan sosialisasi terkait peraturan baru tersebut. Namun, pihak LVJ yang melakukan investigasi ke berbagai bengkel swasta lain di kota ini mendapatkan informasi sebaliknya. “Kami sudah menanyakan langsung kepada pemilik usaha lain di kota ini, dan mereka semua mengatakan tidak ada sosialisasi semacam itu. Lantas, kepada siapa sebenarnya sosialisasi ini diberikan?” ujar perwakilan LVJ dengan nada heran.

Hingga saat ini, pihak Pemkot belum memberikan keterangan resmi mengenai kesalahan dalam data serta tudingan kurangnya sosialisasi. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai prosedur dan transparansi dalam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap para pelaku usaha. Perkembangan terbaru terkait kasus ini masih ditunggu, sementara pihak LVJ berencana untuk mengajukan banding dan meminta klarifikasi langsung kepada Pemkot. Apakah ini murni penegakan aturan atau ada kepentingan lain di balik tindakan ini? Masyarakat pun menantikan jawaban dari pihak berwenang.

(Red/Albert W Wyasa)