Indopride Media Inc — Pemerintah Kota Indopride resmi memberlakukan sistem perbatasan sebagai bagian dari masa uji coba kemerdekaan warga Roxwood selama 20 hari. Kebijakan ini mencakup pembatasan mobilitas, pendirian otoritas visa, dan pengenaan pajak terhadap barang masuk dan keluar wilayah. Mulai 20 April, seluruh warga di luar Roxwood diwajibkan memiliki Visa Masuk Roxwood untuk bisa menyeberang ke wilayah tersebut.

Visa bersifat wajib, dan hanya bisa diajukan oleh pemilik Kartu Penduduk Roxwood (KPR) untuk warga Roxwood dan KTP Fisik untuk warga Indopride. Sistem ini menjadi simbol awal penerapan kedaulatan administratif yang sedang diuji coba. “Setiap individu, baik warga sipil maupun pekerja lintas wilayah, akan melalui pemeriksaan ketat di pintu masuk Roxwood,” ujar pernyataan dari Jonathan Montana sebagai perwakilan dari pihak kepolisian. “Semua bentuk perdagangan juga akan dikenakan pajak impor dan ekspor, sebagai bagian dari sistem ekonomi mandiri.”

Untuk Biaya pembautan Visa dikenakan biaya 200.000 Dollar Indopride dan berlaku selama 10 hari, dan pembuatan Visa dapat dibuat ke Pemerintahan Kota Indopride. Lalu pihak kepolisian juga menambahkan bahwa akan menjalankan penjagaan penuh selama masa uji coba berlangsung. Pemeriksaan kendaraan dan barang akan dilakukan di seluruh titik perbatasan yang menghubungkan Roxwood dengan Kota Indopride.

Pemerintahan Kota Indopride juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenai sanksi tegas. Warga Roxwood yang masuk ke Kota Indopride tanpa perizinan resmi akan dianggap memasuki “wilayah republik lain” secara ilegal, dan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang sedang dirancang. Kebijakan ini berlaku hingga berakhirnya masa uji coba kemerdekaan. Setelah 20 hari, referendum akan digelar untuk menentukan masa depan Roxwood: tetap menjadi bagian dari Kota Indopride atau berdiri sebagai republik mandiri.

(Red/Don Bosco Heisenberg)

Journalist: Don Bosco, Mahesa, Julian

Thumbnail: Mahesa

Editor: Andra Wibawa